Jakarta, 5NEWS.CO.ID, – Ketua Umum Indonesia Nasional Shipowner Association (INSA), Carmelita Hartoto hari ini bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, yang didampingi oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.
Dalam pertemuan tersebut INSA mengeluhkan banyaknya instansi dan aparat penegak hukum di laut yang berdiri sendiri.
“Kami berbicara mengenai coast guard yang selama ini dipertanyakan oleh anggota-anggota kami,” kata Carmelita di istana Negara, Jakarta, Rabu (4/12).
“Kami berharap Bapak Presiden mau memberikan satu penegak hukum saja, tentunya kami berharap KPLP dari Kementerian Perhubungan yang mungkin mereport langsung kepada Presiden sehingga tidak ada lagi dualisme atau tigalisme penegak hukum dilaut, selain itu hal tersebut memberatkan para pengusaha kapal,” ujar Carmelita.
“Kenapa memberatkan, karena selama ini kami diperhentikan sehingga coast of logistic kita, seperti bahan bakar, lebih banyak. Mestinya kita tiba dalam waktu 1 atau 2 hari tapi perpanjangan karena stop-stop,” jelasnya.
INSA juga mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan kemudahan insentif pembiayaan yang lebih murah, seperti pembiayaan infrastruktur.
Menanggapi keluhan tersebut Presiden Jokowi langsung merespon berbagai masalah yang dihadapi oleh para pengusaha yang tergabung dalam INSA.
Menurut Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, Presiden Jokowi mengapresiasikan hal itu dan beberapa usulan tentang bunga, tenor, tentang coast guard dan tentang tol laut.
Selanjutnya Menhub akan menindaklanjuti hal tersebut dan akan membahasnya bersama Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan.
“Kita akan bahas lebih lanjut. Karena ini memang bidangnya maritim, insya allah akan kita bahas dengan Pak Luhut di Kementerian Maritim,” lanjutnya. (end)
