Jakarta, 5NEWS.CO.ID,- Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah menganggarkan dana penanggulan bencana bagi daerah yang rawan, khususnya kekeringan. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan daerah rawan bencana agar dapat segera mengambil langkah penanggulangan tanpa harus menunggu bantuan dari pusat.
“Jangan dikit-dikit nunggu pusat. Supaya terkoordinasi, sejak tiga tahun terakhir kami memiliki hak menganggarkan APBD provinsi kabupaten atau kota rawan banjir, tanah longsor atau kebakaran hutan,” kata Mendagri, Selasa (16/7/2019) di Jakarta.
Baca Juga:
Tjahjo menjelaskan, saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Dia mengatakan, bersama kedua lembaga tersebut Kemendagri berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna mengatasi kekeringan yang kini tengah melanda 200.000 desa di wilayah masing-masing. Kekeringan itu terjadi akibat dua bulan tak turun hujan.
“Kalau ada yang kecil-kecil langsung ditangani dulu, jangan nunggu pusat. Kita sudah kirim (bantuan) dan sudah jalan,” ujarnya.
Tjahjo juga mengatakan Kemendagri juga berkominikasi rutin dengan TNI dan Polri guna menggerakkan elemen masyarakat dalam mengantisipasi kebakaran hutan. Dia menyebut langkah lain yang sudah dilakukan adalah meningkatkan APBD pemerintah setempat agar dapat digunakan untuk menanggulangi dampak bencana di wilayah setempat.
Mendagri menyebutkan faktor utama penyebab kebakaran hutan adalah manusia. Untuk itu, menurut dia, perlu dilakukan penegakkan hukum. Selain itu, pihaknya juga secara rutin mengirimkan radio kolom, mengupdate dan meningkatkan anggaran belanja daerah yang sering dilanda kebakaran hutan.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo memerintahkan menteri kabinetnya untuk melakukan tindakan guna mengatasi dampak kekeringan yang terjadi pada musim kemarau 2019 ini. Presiden bahkan meminta kepada para menteri kabinet kerja agar turun langsung ke lapangan dan melakukan langkah mitigasi dan antisipasi dalam mengatasi dampak bencana tersebut.
“Saya minta para menteri dan kepala lembaga, gubernur untuk turun melihat langsung ke lapangan dan segera melakukan langkah antisipasi, mitigasi terhadap dampak kekeringan ini,” kata Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas, Senin (15/7) di kantor Presiden, Jakarta.(ANTARA/hsn)
