Solo, 5NEWS.CO.ID, – Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terpapar paham intoleransi dan radikalisme, menurut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, harusnya dipecat lebih cepat.
Baca Juga:
Ganjar mengusulkan hal itu ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena melihat bahwa mereka yang terpapar paham intoleran itu akan terus melakukan perlawanan secara ideologi dan membangun wacana di media sosial.
“Jika sudah terpecah, identitas mereka pun muncul dan untuk kembali ke pangkuan NKRI sangat sulit,” kata Ganjar dalam Workshop bagi Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tertinggi (JPT) di Hotel Alila Solo, Senin (22/7/2019.
Menurut politisi PDIP itu, menjadi ASN itu berat. Harus menjadi contoh di tengah masyarakat, menjadi manusia yang mendekati sempurna sebagai konsekuensi logis dari jabatan.
“Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, ASN itu ibarat lokomotif sempurna,” katanya.
Dalam workshop bertema ‘Membangun Pemahaman dan Upaya Pencegahan Paham Intoleransidan Radikalesme di Instansi Pemerintah’ itu Ganjar mengatakan bahwa berdasarkan pengamatan maupun pengalamannya, pernah menemukan ASN yang bicara asal-asalan di media sosial.
“Dalam kasus peledakan bom, doktrin yang diberikan kepada pelaku kurang dari satu jam saja. Kemudian dengan mudah menyebut nonmuslim itu kafir dan TNI-Polri golongan thaghut. Maka, ia diperintahkan untuk membunuh atau mengebom,” lanjutnya.
Ganjar juga pernah dikatakan menistakan agama, hanya karena baca puisinya Gus Mus, menurut Ganjar ini berlebihan.
“Yang paling berbahaya itu justru sekarang ini orang yang tidak masuk ke jaringan, tapi berkeliaran di lapangan,” kata pejabat kelahiran Karanganyar itu.
Ganjar mengingatkan akan sumpah janji menjadi PNS, bahwa ASN disumpah untuk memberi pelayanan kepada masyarakat.
“Jika Kami sudah menemukan dari jejak digital, diduga terpapar radikalisme karena me-like organisasi terlarang dan Khilafah. Dia admin OPD, jejak digitalnya terlacak. Silahkan baik-baik mundur saja,” kata Ganjar.
Untuk meminimalisir pejabat yang terindikasi radikal, seleksi jabatan pimpinan tertinggi dan lelang jabatan, di Pemprov menurut Ganjar sudah dimodifikasi berbagai cara untuk menjadi lebih baik.
“Pansel ini juga dilatih peduli dengan bangsa. Karena kalau di awal sudah terpapar, tentu tidak akan diloloskan. Maka selain profesionalitas dan ideologi, ditambah soal integritas,” katanya.
Menurutnya, orang tidak pernah tahu bahwa bisa jadi teman sebelah, teman akrab, ternyata ternyata masuk ke jaringan yang terpapar radikalisme.
“Jika PNS yang notabene dibayar negara tiba-tiba melakukan itu, tentu harus mendapat perhatian serius,” tegasnya. (mas)
