Ancam Kebebasan Pers, AJI Semarang Tolak RKUHP

Ketua AJI Semarang, Aris Mulyawan saat orasi tolak RKUHP di depan Kantor DPRD Jawa Tengah, Senin (5/12/2022).Foto istimewa

Semarang, 5NEWS.CO.ID,- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pasalnya, isi RKHUP dinilai mengancam kebebasan pers dan masyarakat sipil. Aksi tolak RKHUP digelar AJI Semarang bersama sejumlah pers mahasiswa di depan Kantor DPRD Jawa Tengah, Senin (5/12/2022) siang.

Ketua AJI Semarang, Aris Mulyawan menyatakan, pasal-pasal dalam RKUHP mengancam masyarakat sipil. Salah satunya adalah mengancam aktivitas jurnalis dalam melakukan pekerjaannya secara profesional.

“RKUHP ini mengancam kawan-kawan jurnalis untuk memberitakan sebuah kebenaran. Maka hari ini, kita mengajak kawan-kawan semua untuk melakukan penolakan supaya jalannya demokrasi di negara ini tidak ikut terancam,” kata Aris dalam orasinya di Jalan Pahlawan Semarang, Senin, (5/12).

Menurut Aris, sembilan belas pasal yang mengancam awak pers, seperti jurnalis, editor, pemimpin redaksi dan narasumber tersebut, termaktub dalam dokumen yang diluncurkan AJI Indonesia pada 19 Agustus 2022 lalu.

Meskipun 2 dari 19 pasal RKUHP yang dikritik AJI sudah dihapus (Pasal 351 dan Pasal 352 terkait penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara dan penyebarluasannya), Aris menyebut masih ada Pasal 240 tentang penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara.

Dari 19 pasal problematik untuk pers tersebut, lanjut Aris, masih tetsisa 17 pasal bermasalah dalam draft RKUHP terbaru per 30 November 2022.

“Jadi ya sama aja, karena di bagian penjelasan disebut bahwa yang dimaksud pemerintah adalah presiden dan wapres, sementara lembaga negara adalah MPR, DPR, DPD, MA dan MK,” ujarnya.

“Pasal lain soal merintangi dan mengganggu proses peradilan (diubah lagi ke Pasal 280) hanya dihapus frasa merekam dan mempublikasikan ulang, tapi tetap perlu izin untuk proses persidangan live streaming dan ada penambahan poin soal larangan menyerang integritas aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan dalam sidang pengadilan (dengan ketentuan tambahan delik aduan,tapi sepertinya akan bermasalah juga),” tandasnya.

Berdasarkan hasil identifikasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, ada beberapa pasal dalam Rancangan Undang-undang KUHP yang mengancam secara langsung kebebasan pers di Indonesia. Bersama dengan ahli dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Herlambang P. Wiratraman, AJI Indonesia mengkaji terhadap RKUHP versi 4 Juli 2022.

Hasil kajian tersebut kemudian diluncurkan dalam bentuk dokumen pada, 19 Agustus 2022, dengan judul Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Potensi Ancamannya Terhadap Kebebasan Pers di Indonesia.

Sembilan belas pasal yang dimaksud adalah:

  1. Pasal 188 yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran atau pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.
  2. Pasal 218, Pasal 219 dan Pasal 220 yang mengatur tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden.
  3. Pasal 240 dan Pasal 241 yang mengatur tindak pidana penghinaan terhadap Pemerintah.
  4. Pasal 263 yang mengatur tindak pidana penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong.
  5. Pasal 264 yang mengatur tindak pindana kepada setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap.
  6. Pasal 280 yag mengatur tentang gangguan dan penyesatan proses peradilan.
  7. Pasal 302, Pasal 303 dan Pasal 304 yang memuat tentang tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan.
  8. Pasal 351 dan Pasal 352 yang mengatur tentang penghinaan terhadap kekuasaan Umum dan Lembaga Negara.
  9. Pasal 440 yang mengatur tindak pidana penghinaan ringan.
  10. Pasal 437 mengatur tindak pidana pencemaran.
  11. Pasal 443 mengatur tindak pidana pencemaran orang mati.
  12. Pasal 598 dan Pasal 599 mengatur tindak pidana penerbitan dan pencetakan.

Untuk itu, AJI Semarang menuntut beberapa hal sebagai berikut:

  1. Mendesak DPR RI dan pemerintah untuk mencabut 17 pasal bermasalah tersebut dari draf RKUHP versi 30 November 2022. Segala perubahan tersebut harus selalu diperbarui melalui website resmi Kemenkumham dan DPR agar dapat dikontrol publik.
  2. Mendesak DPR RI dan pemerintah untuk tidak terburu-buru mengesahkan RKUHP dan mengkaji ulang pasal-pasal bermasalah.
  3. Mendesak DPR RI dan pemerintah untuk mendengar dan mengakomodasi masukan dari publik. Pemerintah dan DPR selama ini seperti ‘tebal kuping’ atas masukan dari publik dan lebih senang melakukan sosialisasi RKUHP, ketimbang membuka partisipasi publik secara bermakna.(hsn)

Komentar