Penulis: Ali Husain
Ketegangan meningkat di anak benua India setelah pemerintah sayap kanan Perdana Menteri Narendra Modi India baru-baru ini mencabut otonomi Jammu dan Kashmir dan parlemen nasional mendukung langkah itu dengan secara konstitusional menyelesaikan status otonomi. Menyusul RUU parlemen, tentara meningkatkan kesiapan tempur dan mengirim pasukan militer bersama dengan 8.000 tentara ke wilayah yang disengketakan.
Langkah itu disambut reaksi dari masyarakat lokal dan tetangga Pakistan. Penduduk Kashmir yang berafiliasi ke Pakistan memprotes keputusan Modi dengan turun ke jalan. Islamabad menyatakan bahwa mereka menganggap Jammu dan Kashmir sebagai wilayah pendudukan. Sementara Menteri Luar Negeri Pakistan memperingatkan bahwa hal itu dapat mengakibatkan perang baru antara tetangga. Menlu menyebut tindakan itu sebagai pembersihan rasial dengan dalih untuk mencaplok wilayah yang disengketakan.
Dalam wawancara dengan Abbas Fayaz, seorang ahli Iran dari masalah-masalah anak benua India, untuk membahas berbagai aspek dari situasi tersebut.
Pertanyaan pertama adalah tentang tujuan New Delhi di balik pencabutan otonomi Kashmir. Bapak Fayaz menjawab bahwa masalah ini memiliki berbagai aspek. Dari dimensi rumah, Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa untuk waktu yang lama berusaha untuk mengambil tindakan seperti itu sebagai keberhasilan besar untuk kreditnya sendiri di mata orang India. Laporan media India berulang kali menyarankan bahwa BJP yang sekali lagi memenangkan pemilihan pada akhir Mei dimaksudkan untuk mengakhiri status khusus Kashmir. Sekarang melihat peluang matang untuk keputusan seperti itu.
Dari dimensi asing, Mr Fayaz mengatakan kita dapat melihat waktu untuk lebih memahami tujuan dari ukuran tersebut. Pembicaraan damai antara AS dan Taliban dengan bantuan Pakistan membuat kemajuan meskipun ada beberapa hambatan dan ini tidak mengirimkan sinyal yang baik ke India.
“New Delhi berpikir bahwa proses perdamaian di mana Islamabad merupakan pendukung separatis, tidak akan baik bagi bagi masa depan India di Afghanistan dan wilayah tersebut. Para Pejabat India berpikir bahwa AS sedang berurusan dengan Afghanistan dengan bantuan Pakistan untuk mencapai perdamaian, dan akan mengeluarkan pasukannya dari negara Asia Tengah, dan dengan demikian dapat memangkas pengeluaran militernya di sana. Ini akan memutuskan AS dari kebijakannya mengambil India sebagai mitra regional utamanya. Jadi, India dengan menekan Pakistan melalui tindakan Kashmir. Dan India berusaha memberi tahu Islamabad dan Washington bahwa New Delhi tidak dapat mentolerir tatanan politik regional baru yang berpihak pada Pakistan. ”
Pakar Iran itu menambahkan bahwa India mungkin ingin mengambil kesempatan itu dan sementara perhatian diarahkan pada perundingan damai Afghanistan, mengakhiri pekerjaan yang ingin dicapai selama tujuh dekade dan secara resmi mencaplok Kashmir, sebuah wilayah yang nasibnya menurut resolusi PBB harus ditentukan oleh mereka sendiri. Dalam hal ini, Pakistan akan dipaksa bereaksi. Krisis regional baru dapat mengerem proses perdamaian Afghanistan, yang tidak disukai oleh India dalam bentuknya saat ini, atau membuka jalan bagi New Delhi untuk memengaruhi proses tersebut.
“Ada visi lain: Bahwa AS telah memberi lampu hijau ke India untuk mencaplok Kashmir ke wilayahnya dengan imbalan diamnya New Delhi dalam negosiasi dengan Taliban.”
Ketika ditanya, bagaimana langkah India dapat membuat perbedaan pada status Kashmir dan opsi apa yang bisa hilang dari rakyat Kashmir? Fayaz mengatakan bahwa pasal 370 konstitusi India memberikan hak otonomi khusus kepada Kashmir. Ini memberinya kekuatan untuk pembuatan undang-undang dan otonomi relatif. Juga menurut hukum, selain Kashmir tidak ada yang bisa membeli tanah dan properti di wilayah tersebut. Sekarang dengan pencabutan undang-undang ini, ada risiko perubahan demografis besar yang dalam jangka panjang dapat mengubah penduduk asli Kashmir menjadi minoritas yang suaranya untuk kemerdekaan tidak didengar dikemudian hari. Saat ini, 82 persen orang Kashmir adalah Muslim dan situasi baru dapat membuat angka ini berubah.
Ditanya tentang apa yang membuat Pakistan khawatir dan apa pilihannya? Pakar Analis anak Benua India dari Iran itu menjawab bahwa Pakistan telah berada di bawah kendali Kashmir dan selalu menyuarakan advokasi kepada hak rakyat Kashmir untuk menentukan nasib sendiri.
Dia melanjutkan, ini memiliki alasan yang jelas. Jika orang-orang Kashmir yang mayoritas beragama Islam ingin memilih antara Pakistan dan India, mereka akan memilih Pakistan. Kashmir dapat memiliki pilihan ketiga yaitu kemerdekaan dari kedua negara. Opsi ini telah diperdebatkan sejak awal krisis. Tetapi Islamabad selama tujuh dekade terakhir dan terutama sejak pendudukan Afghanistan oleh tentara Soviet mempromosikan budaya Jihad di Kashmir dan mengirim milisi ke wilayah itu untuk memperkuat kecenderungan lokal terhadap Pakistan. Pakistan selalu berusaha memperluas Kashmir di luar batas-batas regional dengan melibatkan kekuatan dan organisasi Islam dan internasional ke dalamnya. Namun India sejauh ini menolak mediasi apa pun.
“Dari sudut pandang Pakistan, India dengan mencabut otonomi Kashmir laksana menyapu masalah kemudian disimpan di bawah permadani. Dengan melakukan itu, New Delhi ingin memberi tahu dunia bahwa tidak ada yang namanya Kashmir. Maka masalahnya adalah, alih-alih pertikaian Kashmir, tetapi menjadi aneksasi Kashmir yang dikuasai Pakistan dari India. Jika India mengambil langkah pertama dengan sukses, itu akan menentukan langkah selanjutnya. Itulah yang mendorong para pejabat Pakistan untuk memperingatkan bahwa semua opsi ada di meja untuk menghadapi tindakan India. Mungkin salah satu opsi adalah menghentikan sementara pembicaraan damai Afghanistan untuk menekan Washington untuk menekan New Delhi. ”
Mengomentari bagaimana pencabutan otonomi mempengaruhi hubungan New Delhi-Islamabad dan keamanan regional ?, Fayaz mengatakan bahwa hal ini tentunya akan meningkatkan ketegangan India-Pakistan. Ini juga akan mempengaruhi hubungan negara-negara lain dengan kedua tetangga dan mendorong perlombaan antara keduanya untuk memenangkan dukungan lebih lanjut.
“Yang paling penting, dalam bayang-bayang krisis, penduduk Kashmir dapat kehilangan hak untuk menentukan nasib sendiri atau menjadi meminta kembali penetapan hak otonomnya dengan kesepakatan yang lebih besar. Negara-negara Muslim memiliki tugas untuk menyelesaikan terutama melalui diplomasi yang tepat demi solusi di mana penduduk Kashmir mendapatkan faedah utama.” pungkas Fayaz(aha)
