Jakarta, 5NEWS.CO.ID, – Menurut Mantan Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, tugas TNI dan Polri ke depan lebih berat, yaitu menghadapi ancaman dari gerakan radikal yang hendak mengganti Pancasila dan NKRI. Ia berkata TNI dan Polri harus solid untuk menghadapi ancaman tersebut.
Untuk itu Agum menyebut ada pihak yang hendak membuat hubungan TNI dan Polri tidak harmonis. Salah satu tindakan merusak hubungan TNI dan Polri, lanjut Agum, terjadi dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu.
“Lupakan perbedaan masa kemarin. Kita menyongsong masa depan,” kata Agum di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin (29/7).
Agum mengaku, saat demo massa kemarin, tanpa menyebut rinci demo yang mana, Agum mendengar ada provokasi yang dilakukan pihak tertentu untuk mendiskreditkan Polri di hadapan TNI.
“Upaya untuk memecah belah TNI-Polri kita bisa lihat dan rasakan. Caba kemarin waktu ujuk rasa itu ‘Polisi musuh kita, TNI kawan kita’. Itu kan upaya untuk memecah belah. Nah, di situlah perlu kewaspadaan kita,” ujarnya.
Agum mengaitkan tindakan memecah belah TNI-Polri dengan komunisme. Menurut Agum orang-orang komunis juga menggunakan strategi memecah belah untuk menguasai NKRI.
Akan tetapi, ia menyampaikan semua pihak tidak perlu mengkhawatirkan komunisme di Indonesia karena telah ada TAP MPR Nomor XXV/1966 yang melarang keberadaan paham komunis. Jika PKI bangkit maka akan ‘digebuk’ pemerintah. (mas)
