PPKM Dilanjutkan, Tempat Ibadah Dapat Pelonggaran Sampai 50 Persen

0
PPKM Dilanjutkan, Tempat Ibadah Dapat Pelonggaran Sampai 50 Persen
Gambar ilustrasi.

Jakarta, 5NEWS.CO.ID,- Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan PPKM di Jawa-Bali hingga 23 Agustus 2021 dengan memberikan sejumlah pelonggaran. Salah satunya adalah akses masyarakat ke rumah ibadah yang semula diizinkan dengan kapasitas 25 persen, kini dilonggarkan hingga 50 persen.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, selama pandemi Covid-19 pemerintah akan terus menerapkan PPKM sebagai instrumen pengendali mobilitas dan aktivitas masyarakat.

Menurut Luhut, jika situasi Covid-19 membaik, level PPKM juga akan diturunkan ke level yang lebih rendah ke PPKM level 2 dan 1 yang mendekati situasi kehidupan dalam adaptasi kebiasaan baru.

“Pemerintah akan meningkatkan tempat ibadah 50 persen pada PPKM Level 4 dan Level 3 dengan penerapan protokol kesehatan yang baik,” kata Luhut dalam konferensi pers, Senin (16/8/2021).

Koordinator PPKM Jawa-Bali itu mengungkapkan bahwa kebijakan diambil dengan pertimbangan angka terkonfirmasi positif Covid-19 menurun hingga 76 persen sejak PPKM diberlakukan. Ia menyebut, kasus aktif juga mengalami penurunan 53 persen. Menurut dima, pemerintah akan terus melanjutkan PPKM hingga kondisi stabil.

“Kasus terkonfirmasi positif sudah turun 76 persen. Hanya saja, PPKM ini akan terus dilaksanakan sampai dengan kondisi yang mendekati normal. Kebijakan ini akan terus dievaluasi setiap pekannya,” ujarnya.

“Saya banyak memperoleh pertanyaan apakah PPKM ini akan dilanjutkan atau dihentikan? Saya ingin menjelaskan bahwa selama Covid-19 ini masih menjadi pandemi, PPKM ini akan tetap digunakan sebagai instrumen untuk mengendalikan mobilitas dan aktivitas masyarakat,” tambahnya.

Luhut juga meminta supaya masyarakat tidak euforia dengan kondisi ini. Menurutnya, bukan tak mungkin kenaikan kasus Covid-19 kembali terjadi. Oleh karena itu, Luhut meminta agar masyarakat disiplin menerapkan prokes dan berhati-hati.

“Kalau kita tidak ketat terhadap prokes, bukan tidak mungkin ini akan naik kembali dan ini akan memukul kita semua baik dari aspek ekonomi maupun aspek kemanusiaan,” katanya.

Ia menegaskan pemerintah selalu mengedepankan keseimbangan antara aspek kesehatan dan ekonomi dalam penanganan pandemi. Pembukaan kembali mobilitas dan aktivitas masyarakat harus dilakukan secara gradual (bertahap), seiring dengan peningkatan cakupan vaksinasi, kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan kecepatan pengetesan, pelacakan, dan perawatan. Dengan demikian, pembukaan kembali mobilitas dan aktivitas masyarakat tidak menimbulkan penyebaran Covid-19 secara signifikan.(DBS/hsn)

Komentar