Sengketa Agunan Bank BTN Pati, Pengacara: Terbukti Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

0
Majelis Hakim Lisfer Berutu, Grace Meilanie PDT dan Rida Nur Karima saat sidang di Pengadilan Negeri (PN) Pati, Kamis (8/7/2021). Foto Dok. 5NEWS.CO.ID

Pati, 5NEWS.CO.ID,- Kasus sengketa tanah yang melibatkan Bank BTN Pati terus bergulir. Sejumlah kesesatan ditemukan dalam transaksi jual-beli dan proses kredit di bank milik pemerintah tersebut. Kuasa hukum menyebutnya sebagai bukti perbuatan melawan hukum.

Para penggugat melalui Kantor Hukum Wahit and Partners, Abdul Wahit dan Machasinrohman menyimpulkan bahwa Agus Setiyawan (37) selaku nasabah Bank BTN Pati, bersama-sama dengan pihak bank dan notaris, terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum.

“Dalam kasus a quo, AJB (akta jual beli) tersebut dibuat pada tanggal 28 Maret 2014. Kemudian, (AJB) itu sebagai dasar dalam membuat akta pemberian hak tanggungan (APHT). APHT tersebut dasarnya adalah perjanjian kredit yang dibuat pada tanggal 16 Agustus 2013,” tutur Abdul Wahit kepada 5NEWS.CO.ID di Pengadilan Negeri (PN) Pati, Kamis (5/8/2021) siang.

Menurut Wahit, pada saat perjanjian kredit dan pemberian hak tanggungan terjadi, status tanah masih milik Musaidi alias Saidi dan belum menjadi milik debitur Bank BTN Pati. Selain itu, Musaidi selaku pemilik tanah juga tidak mengetahui, menandatangani ataupun menyetujui akta pengakuan utang tersebut.

“Di situlah masuk ketentuan pasal 1321 (KUH Perdata). Sehingga, itu bukan merupakan AJB yang sah sebagaimana mestinya dan harus dibatalkan,” tandas dia.

Wahit menerangkan bahwa perjanjian jual-beli antara debitur Bank BTN Pati dengan Musaidi bisa dianggap sah jika memenuhi ketentuan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Masalahnya, kata dia, perjanjian tersebut terbukti sesat karena cacat kehendak dan mengandung unsur kekhilafan (dwang), penipuan (dwaling) dan pengelabuan (bedrog) seperti disebutkan dalam pasal 1321.

Oleh karenanya, Wahit menyimpulkan baik perjanjian jual-beli maupun perjanjian kredit atas obyek sengketa dalam perkara nomor 41/Pdt.G/2021/PN.Pti itu harus dibatalkan.

Sebelumnya, notaris Rekowarno berkedudukan di jalan Dr. Susanto No.59, Randukuning, Pati, mengatakan semua unsur yang menjadi syarat sahnya jual-beli pada obyek sengketa tersebut terpenuhi. Namun, jika terjadi kekurangan dalam pembayaran harus ada pembaharuan perjanjian dari jual beli menjadi hutang piutang atau novasi.

Kasus bermula saat Agus Setiyawan (37) bermaksud membeli tanah milik Saidi alias Musaidi (Alm) pada tanggal 24 Agustus 2013 seharga 165 juta rupiah. Namun, Agus hanya menyerahkan uang muka sebesar Rp 75 juta dan tidak pernah membayar kekurangannya sebesar Rp 90 juta hingga saat ini.

Selanjutnya, Agus menjaminkan tanah tersebut kepada Bank BTN Pati untuk mengambil pinjaman sebesar Rp 250 juta. Sementara dalam Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh notaris, tanah milik Musaidi hanya dinilai sebesar Rp 85 juta.(hsn)

Komentar