Kritik Penanganan Pandemi COVID-19, Pemerintah Salah Langkah Sejak Awal?

0
Posko Oksigen Monas
Sejumlah petugas memanggul tabung oksigen di Posko Darurat Oxygen Rescue, Monas, Jakarta, Senin (5/7/2021). Foto ANTARA

Jakarta, 5NEWS.CO.ID,- Koalisi bernama Konsorsium Masyarakat untuk Kesehatan Publik yang terdiri dari YLBHI, LaporCovid-19, ICW dan Lokataru menilai negara telah gagal dalam menangani pandemi hingga menyebabkan angka kematian meningkat. Koalisi juga menyebut pemerintah telah salah langkah sejak awal. Koalisi menyoroti sejumlah aspek yang menjadi permasalahan seperti data, hukum hingga teknis yang telah diupayakan pemerintah dalam menangani situasi darurat COVID-19.  

Angka Kematian Lebih Tinggi Dari Data

Inisiator LaporCovid-19, Irma Hidayana memperkirakan bahwa angka kematian terkait COVID-19 sebenarnya lebih tinggi dari dari data nasional. Menurut Irma, data nasional tidak memasukkan jumlah mereka yang meninggal dengan status probable, atau yang mengalami gejala klinis penyakit infeksius COVID-19.

“Pemerintah perlu mengakui bahwa kondisi sudah gawat darurat dan meminta maaf serta menunjukkan empati. Perlu berhenti melakukan komunikasi yang mencitrakan bahwa kita sedang baik-baik saja yang justru mengakibatkan rendahnya kewaspadaan masyarakat terhadap masifnya penularan COVID-19,” ungkap Irma dalam diskusi daring yang gelar oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Senin (5/7/2021).

Irma mengungkapkan bahwa kondisi di lapangan semakin buruk. Data yang dikumpulkan oleh LaporCovid-19 dari pemberitaan media massa dan media sosial menyebut hingga 4 Juli 2021, sebanyak 291 orang meninggal saat melakukan isolasi mandiri di rumah. Ini seiring dengan laporan puluhan orang meninggal karena tidak mendapatkan bantuan oksigen di IGD RS Sardjito (Kompas, 4 Juli 2021).

“Ini menjadi potret nyata kolapsnya fasilitas kesehatan yang menyebabkan pasien Covid-19 kesulitan mendapatkan layanan medis yang semestinya. Jumlah tenaga kesehatan yang terinfeksi dan yang meninggal pun semakin banyak. Hingga 5 Juli 2021, Pusara Digital LaporCovid-19 mencatat setidaknya 1,046 tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID-19,” ungkap dia.

Di sisi lain, lanjutnya, pemerintah tidak kunjung terlihat melakukan peningkatan 3T (Testing, Tracing, dan Treatment) secara signifikan. Ditambah dengan rendahnya transparansi data pandemi, termasuk data jumlah tes PCR per daerah, data ketersediaan Rumah Sakit yang kerap tidak akurat mengakibatkan warga banyak ditolak dari satu RS ke RS lain.

Testing pun masih rendah dan tidak proporsional hingga mengakibatkan lonjakan besar kasus yang mengakibatkan perawatan (treatment) sebagian fasilitas layanan kesehatan yang hampir roboh. Warga yang sakit menjadi sulit mendapat layanan medis, beberapa di antaranya meninggal.

Irma berpendapat bahwa kematian-kematian tersebut semestinya bisa dicegah jika dari awal pemerintah melakukan pencegahan dan pengendalian penularan yang lebih kuat. Situasi saat ini, merupakan hasil dari ketidakefektifan pencegahan dan pengendalian yang dilakukan selama ini.

“Kita bisa lihat selama setengah tahun masa pandemi justru didominasi oleh pelonggaran sosial, termasuk mendahulukan kepentingan ekonomi di atas kesehatan masyarakat,” tandasnya.

PPKM Tanpa Dasar Hukum Kuat

Ketua Advokasi YLBHI, Muhammad Isnur menyatakan pemerintah bertanggung jawab atas kondisi krisis ini, sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UU HAM dimana hak kesehatan dijamin oleh negara. Menurutnya, pemerintah telah mengabaikan Peraturan Perundang-Undangan khususnya UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan. Ia menganggap UU tersebut memiliki kajian epidemiologi yang kuat.

Muhammad Isnur juga mengkritisi tidak adanya Peraturan Pemerintah (PP) terhadap UU No. 6/2018 yang membuat kondisi sekarang kacau karena ada kekosongan hukum yang mengakibatkan adanya tumpah tindih kebijakan dan komando.

“Tetapi pemerintah tidak menggunakan UU yang dibuat khusus untuk menangani pandemi, pemerintah abai tidak melaksanakan mandat pembentukan peraturan-peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah tentang Penanggulangan Darurat Kesehatan Masyarakat,” kata Muhammad Isnur, Senin (5/7).

Ia menuturkan, tidak dipakainya UU Nomor 24/2007 tentang Penanggulan Bencana telah menggugurkan kebijakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Presiden juga pernah membuat Kepres tentang status Darurat Kesehatan Masyarakat, status yang juga tanpa indikator yang jelas.

“Apakah ini masih berlaku, bagaimana kewenangan dan lainnya karena seharusnya tata cara penetapan dan pencabutan status darurat kesehatan masyarakat juga diatur di Peraturan Pemerintah. Belum lagi kewajiban pemenuhan kebutuhan dasar rakyat saat dalam status darurat kesehatan masyarakat dan darurat bencana, jelas pemerintah tidak memenuhinya,” tuturnya.

“Status PPKM dilakukan oleh instruksi Kementerian Dalam Negeri, namun tidak ada dasar hukum, tidak ada UU,” ujarnya.

Tiga Kegagalan Pemerintah

Sementara itu, dosen Hukum Tata Negara dan Ketua Pusat Studi Hukum HAM (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Dr. Herlambang P. Wiratraman, menyebut bahwa pemerintah telah melakukan setidaknya tiga kegagalan. Pertama, tingginya angka kasus COVID-19. Kegagalan kedua adalah ambruknya RS, ketidaktersediaan oksigen sehingga banyak warga meninggal. Kegagalan ketiga adalah tingginya angka nakes yang meninggal.

Menurut Herlambang, kegagalan pemerintah terjadi karena pemerintah abai, alih-alih menutup dan membatasi mobilitas, malah mempromosi mobilitas dengan berwisata. Penyebab kedua adalah lambatnya pemerintah dalam menanggapi ledakan kasus, dan juga instruksi yang dikeluarkan harus dikeluarkan oleh Presiden, bukan di level Kementerian dengan berdasarkan UU.

Ketiga, pemerintah terlalu fokus pada ekonomi. Keempat, pemerintah masih denial akan ledakan kasus. Kelima, pemerintah tidak mengupayakan secara sistematik upaya 3T, dan pembungkaman terhadap mereka yang menyuarakan atau mengkritisi penanganan pandemi

“Apakah pemerintah hari ini sudah tak ada rasa peka, nihilnya keberpihakan pada hak-hak warga bangsa? Bukankah Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menjelaskan siapa yang harus tanggung jawab? Secara khusus disebutkan Pasal 28 ayat (1): Setiap orang berhak sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; dan Pasal 34 ayat (3): Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan,” kata Herlambang dalam diskusi yang sama, Senin (5/7).

Menurut Herlambang Wiratraman banyaknya nyawa yang tidak tertolong karena kolapsnya rumah sakit merupakan bentuk kegagalan pemerintah Jokowi.

“Kematian yang tak bisa diantisipasi dengan penyediaan layanan medis, menunjukkan fakta jelas tentang kegagalan negara dan dapat disebut sebagai constitutional failure. Pemerintahan Jokowi harus meminta maaf terbuka dan menegaskan tanggung jawab hukum dan politiknya” jelas Herlambang Wiratraman.

Korupsi di Masa Pandemi

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Lalola Easter menilai bahwa pemerintah sudah salah langkah sejak awal. Ia mengatakan banyak serapan anggaran rendah untuk penanganan COVID-19. Lalola juga menyayangkan proyek infrastruktur yang tidak urgent tetap berlanjut di masa krisis seperti ini.

“Pemerintah sudah salah langkah dari awal, masih banyak serapan anggaran rendah untuk penanganan COVID-19, dan ironisnya, program infrastruktur yang tidak urgent tetap dilanjutkan. Semestinya realisasi anggaran difokuskan untuk pengendalian pandemi agar RS sudah ambruk,” ungkap Lalola saat berbicara dalam diskusi itu, Senin (5/7).

“Korupsi memperparah pandemi, karena sebenarnya serapan anggaran COVID-19 dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan. Kami melihat pemerintah tidak benar-benar mendengarkan suara rakyatnya,” imbuh Lalola.

Gawat daruratnya situasi saat ini menunjukkan bahwa suara-suara ahli kesehatan masyarakat, sosiolog, mahasiswa, dan banyak lagi mereka yang bukan berafiliasi dengan pemerintah yang berteriak sekuat tenaga mengingatkan dan berniat baik membantu mengendalikan pandemi tidak dipedulikan.

Pemerintah seolah tidak memiliki sense of crisis, tidak memiliki empati kepada keluarga yang selama ini berjuang menyelamatkan jiwa yang berakhir meregang nyawa akibat tidak mendapatkan pertolongan medis.

Rakyat Mendesak Pemerintah Bertindak

Oleh sebab itu, Koalisi ini mendesak agar pemerintah mengambil langkah luar biasa untuk menekan laju kegawatdaruratan pandemi yang antara lain dengan sebagai berikut:

1. Meminta maaf kepada publik atas situasi ini, dan memberikan solusi bantuan konkret terhadap keluarga yang berjuang mendapatkan perawatan Rumah Sakit/ICU/dan layanan medis lainnya;

2. Melakukan pembatasan yang lebih ketat dari PPKM Mikro, yaitu dengan menekan kelonggaran pekerja sektor esensial untuk mengurangi laju pergerakan dan transmisi virus di tingkat komunitas;

3. Pemerintah harus melakukan pembaruan data secara realtime, yang bukan hanya menuliskan angka statistik, tapi harus merefleksikan kondisi yang sesungguhnya.

4. Meningkatkan semua upaya surveilans, termasuk meningkatkan tes secara masif dan signifikan serta mempermudah testing dan cakupan vaksinasi;

5. Menyudahi komunikasi yang mencitrakan baiknya situasi dan beralih ke komunikasi risiko yang berempati, akuntabel dan merefleksikan kegawatdaruratan di masyarakat dan faskes.(hsn)

Komentar