Vaksinasi Jurnalis dan Awak Media Bulan Maret, AJI Semarang: Dahulukan Rakyat Kecil

0
Vaksin COVID-19
Ilustrasi vaksin Covid-19

Semarang, 5NEWS.CO.ID,- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menempatkan wartawan dalam golongan petugas publik yang rencananya akan divaksinasi pada bulan Maret mendatang. Wacana ini mengundang penyikapan berbeda dari organisasi profesi. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang memandang seharusnya yang didahulukan bukan wartawan, melainkan rakyat kecil.

Ketua PWI Jateng Amir Machmud NS menilai bahwa profesi wartawan memiliki mobilitas tinggi dalam melaksanakan tugas di lapangan. Oleh karenanya, PWI mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang menempatkan wartawan dalam prioritas kedua bersama petugas publik.  Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Tengah merespon keputusan dengan membuka pendaftaran vaksinasi Covid-19.

“Wartawan bertemu dengan banyak orang. Karena itu, sangat wajar jika wartawan mendapatkan vaksinasi Covid-19,” kata Amir usai rapat harian di kantor PWI Gedung Pers Semarang, Senin (15/2/2021).

Dilansir dari Jateng Today, PWI mengaku telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang terkait vaksinasi tersebut. Selanjutnya, PWI membuka pendaftaran wartawan vaksinasi Covid-19, dengan cara mengisi google form Formulir Pendaftaran Vaksinasi Wartawan PWI Jateng, yang bisa diakses di https://s.id/PEND-VAKSINASI  paling lambat Kamis (18/2/2021).

Selain itu juga mengisi google form Formulir Pendaftaran Vaksinasi Wartawan dari Kemenkes (https://s.id/F-VaksinasiKemenkes-DP-PWI).

“PWI Jateng hanya menfasiitasi wartawan yang ber-KTP Kota Semarang. Adapun wartawan ber-KTP luar Kota Semarang  (di Provinsi Jawa Tengah) bisa menghubungi PWI Kabupaten masing-masing,” imbuhnya.

Sebelum mengisi formulir pendaftaran, wartawan agar mempersiapkan KTP, kartu anggota PWI dan kartu pers dari media masing-masing. Namun demikian, pihaknya mengaku belum bisa memastikan waktu vaksinasi wartawan tersebut. Berdasarkan pemberitaan sejumlah media nasional, diperkirakan pelaksanaan vaksinasi wartawan akhir Februari dan awal Maret 2021.

“Sampai hari ini, petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi wartawan dari pemerintah pusat juga belum turun. Karenanya, juga belum diketahui kuota vaksinasi untuk wartawan di provinsi  Jawa Tengah. Informasi yang ada, hanya kuotanya 5.000 untuk wartawan se Indonesia,” ujarnya.

“Tapi ini belum ada kepastian. Yang penting kita daftar dulu. Semoga yang daftar nanti dapat vaksinasi semua,” ucap Amir.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang Edi Faisol menyampaikan pandangan lain. Dia menilai, vaksinasi yang diberikan pemerintah untuk pekerja media terutama wartawan berpotensi mengganggu kemerdekaan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

“Mestinya pihak yang bertanggung jawab memfasilitasi vaksinasi wartawan adalah perusahaan media yang menaungi wartawan atau pekerja media tersebut. Karena memang tugas perusahaan media selain menyejahterakan pekerjanya, juga harus melindungi pekerjanya termasuk vaksinasi agar tidak terkena Covid-19 ini,” katanya.

Vaksinasi tersebut menggunakan uang rakyat, sehingga vaksinasi harus lebih mengutamakan atau mendahulukan rakyat kecil, bukan wartawan.

“Contohnya pedagang kaki lima (PKL), siapa yang bertanggung jawab memberikan vaksin? Ya negara. Mereka harus didahulukan,” katanya.

Dia melihat, munculnya usulan vaksinasi wartawan ini berasal dari Forum Pemred. Sedangkan Forum Pemred tersebut bukan merupakan konstituennya Dewan Pers.(hsn)

Komentar