Belasan jadi Korban, Jurnalis Malang Minta Kasus Intimidasi dan Kekerasan terhadap Wartawan Diusut

0
Belasan Jurnalis jadi Korban, Jurnalis Malang Tuntut Kasus Intimidasi dan Kekerasan terhadap Wartawan Diusut
Foto tangkapan layar saat oknum polisi meminta jurnalis tidak merekam penangkapan massa aksi demo tolak Omnibuslaw.

Malang, 5NEWS.CO.ID,- Sejumlah serikat jurnalis Kota Malang, Jawa Timur, mengecam tindakan kekerasan dan intimidasi polisi terhadap wartawan dan meminta polisi mengusut kasus tersebut. Serikat jurnalis dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Alians Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Pewarta Foto Indonesia (PFI) yang tergabung dalam Solidaritas Jurnalis Malang Raya Antikekerasan mencatat belasan wartawan menjadi korban kekerasan aparat saat meliput aksi demo UU Ciptakerja.

Sebanyak 15 jurnalis dari media cetak, elektronik dan siber mengalami kekerasan fisik dan verbal yang dilakukan oleh anggota Polri. Dalam pernyataan sikapnya, Solidaritas Jurnalis Malang Raya Antikekerasan mengatakan para jurnalis yang sedang bertugas itu mengalami pemukulan, perampasan alat kerja, penghapusan paksa karya jurnalistik berupa foto dan video hingga intimidasi secara verbal.

“Begitu polisi mengejar massa, korban tiba-tiba ditarik dari belakang hingga jatuh. Menyebabkan kepalanya membentur aspal. Setelah jatuh, korban berteriak menyebutkan jika profesinya adalah jurnalis. Tapi korban tetap dikerumuni sekitar tiga anggota polisi,” bunyi pernyataan sikap Solidaritas Jurnalis Malang Raya Antikekerasan yang diterima di meja redaksi, (19/10/2020) malam.

“Seorang polisi tetiba memukul di bagian pelipis dan sekali menendang perutnya. Seorang polisi lainnya lalu cepat bergerak menarik tubuh korban, memaksa berdiri. Mereka menggelandang dan menginterogasi korban di mobil polisi yang berada di belakang gedung DPRD. Dalam kondisi memar, korban dibebaskan setelah ditolong jurnalis lain dan warga,” tulis surat itu.

Serikat jurnalis itu mengecam tindakan anggota Polri dan menilainya telah melanggar Undang-undang Pers. Mereka menyebut, Pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 1999 menegaskan bahwa tidak diperkenankan penyensoran, pembredelan dan pelarangan penyiaran terhadap pers nasional.

“Maka, siapapun yang melawan hukum karena sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan profesi pers, bisa dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda maksimal Rp500 juta (Pasal 18 ayat 1),” terang Solidaritas Jurnalis Malang Raya Antikekerasan.

Selain seorang jurnalis yang dipukuli, belasan jurnalis lainnya juga mengalami perampasan alat kerja dan pengahapusan paksa forto dan video. Tak hanya itu, mereka juga meyebut setidaknya 10 jurnalis menerima ancaman dari aparat terkait kegiatan jurnalistik yang mereka lakukan.

“Personil polisi mengintimidasi keempat jurnalis agar tak mengambil gambar polisi yang menangkap para demonstran. Polisi laki-laki dan polisi wanita mengambil paksa gawai dari tangan ketiga jurnalis. Gawai dikembalikan setelah polisi memeriksa seluruh isi folder foto. Seorang pewarta foto diintimidasi dan dipaksa agar menghapus foto hasil bidikan kamera,”ungkapnya.

Sepuluh orang jurnalis yang sedang bertugas di sejumlah lokasi yang berbeda juga diintimidasi. Seorang oknum polisi bahkan menyebut tindakan itu sebagai “perintah dari atasan”. Padahal, lanjutnya, kesepuluh jurnalis itu sudah menjelaskan profesinya kepada polisi dan menunjukkan kartu pers.

Kronologi : Sebagian besar para jurnalis ini tidak dalam satu posisi dan lokasi yang sama. Masing – masing mendapat diintimidasi agar tak memotret peristiwa polisi menangkap massa aksi. Jurnalis diancam akan,”dicari bila foto tetap dimuat”. Ada juga seorang personel polisi mendorong kamera seorang jurnalis yang sedang membidikkan kamera untuk merekam momen sembari mengatakan, “ada perintah dari atasan’.

Tidak sedikit pula personel polisi menyorongkan tangan ke arah kamera jurnalis sekaligus memperingatkan agar tak mengambil gambar. Padahal kesepuluh jurnalis itu sudah menjelaskan profesinya kepada polisi dan menunjukkan kartu pers.

Berikut tuntutan para jurnalsi di Malang yang tertuang dalam pernyataan sikapnya:

  1. Polresta Malang Kota wajib mengusut kasus kekerasan terhadap jurnalis saat peliputan unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja. Serta memberi pemahaman kepada setiap personel  untuk mematuhi UU Pers agar peristiwa serupa tak terus berulang.
  2. Mengimbau perusahahan media bertangungjawab penuh terhadap jurnalisnya, membekali jurnalisnya dengan identitas kartu pers. Perusahaan pers mendampingi jurnalis yang menjadi korban kekerasan sesuai Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan yang dikeluarkan Dewan Pers.
  3. Mengimbau pada para jurnalis yang mengalami kekerasan verbal dan non verbal berani melaporkan kasusnya.
  4. Mengingatkan jurnalis untuk mematuhi kode etik dan UU Pers dalam menjalankan kerja jurnalistik.(hsn)

Tinggalkan Balasan