Jangankan BLT Corona, Warga Miskin di Waturoyo Pati Bahkan Belum Terjamah BPNT atau PKH

0
Jangankan BLT Corona, Warga Miskin di Waturoyo Pati Bahkan Belum Terjamah BPNT atau PKH

Pati. 5NEWS.CO.ID, – Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi sebuah masalah tersendiri di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan tidak meratanya bantuan sosial tersebut dan sering salah sasaran.

Seperti yang terjadi  di Desa Waturoyo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, warga menduga ada oknum yang bermain dengan menyalahgunakan wewenangnya pada program BPNT atau PKH itu.

Salah satu warga, mengecam para oknum yang dia anggap sengaja melakukan pendataan yang tidak sesuai dengan keadaan dilapangan. Selain itu, ia juga menganggap adanya unsur kolusi korupsi dan nepotisme (KKN) dalam pendataan.

“Saya sudah tanyakan ke pihak RT, Kelurahan bahkan pihak pendamping PKH nya sendiri. Namun jawaban mereka tidak tahu menahu, dalam pendataan dan bantuan itu diberikan langsung secara acak oleh pemerintah pusat,” kata Dwi, Sabtu (16/5/2020).

Dwi menilai jawaban seperti itu konyol. Namun dirinya merasa yakin kalau pusat tidak mungkin memutuskan sendiri, apalagi pusat sendiri tidak tahu siapa-siapa rakyatnya yang miskin.

Usaha Dwi tidak sampai disitu saja, pada tanggal 16 April 2020 lalu, ia berusaha menghubungi Pemprov Jawa Tengah, Hendi lewat chat aplikasi WA.

“Saya sudah tanyakan masalah ini kepada Pemprov Jateng, Pak Hendi melalui chat WA  bahwa pendataan itu diambil dari pemerintah setempat, karena merekalah yang tahu lapangan,” tutur warga RT 2 RW 4 Desa Waturoyo itu.

“Saya ingin ada keterbukaan siapa saja yang menerima BPNT atau PKH ini. Saya coba minta data si penerima, tapi Korcam PKH tidak berani memperlihatkan. Mungkin mereka takut kebongkar bobroknya,” tuturnya.

Sejauh ini, katanya, bantuan BLT senilai Rp 600 ribu per KK yang terdampak corona tidak ada kabar, hanya rasgito atau beras bagi roto. Yang terdiri dari beras 10 kg dan uang tunai senilai Rp 50 ribu diberikan pada bulan kemarin.

Dwi berharap semua pihak, baik itu Pemdes, pendamping PKH dan pihak lain yang berkaitan agar bekerja dengan baik . Karena menurutnya, mereka dibayar untuk melayani masyarakat bukan untuk piknik.(hsn)

Tinggalkan Balasan