AJI Jakarta Kecam Pemprov DKI Gelar Konferensi Pers

0

Jakarta, 5NEWS.CO.ID, – Acara Konferensi Pers yang digelar pada Selasa (7/4/2020) malam menimbulkan penumpukan orang, sehingga oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengecam peristiwa tersebut.

Kegiatan ini digelar oleh Pemprov DKI  bertempat di  gedung Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, berisikan soal Pembatasan Berskala Besar (PSBB).

Menurut Ketua AJI Jakarta, Asnil Bambani sejumlah jurnalis yang hadir membentuk kerumunan, padahal physical distancing digaungkan oleh pemerintah.

“Kegiatan pengumpulan massa seperti ini kontra produktif dengan imbauan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 serta kebijakan Pemerintah dalam penanganan penyebaran COVID-19 yang diantaranya menggarisbawahi  pentingnya menjaga jarak fisik,” kata Asnil, Rabu (8/4) kemarin.

“Berdasar pantauan AJI, sejumlah jurnalis yang hadir membentuk kerumunan, begitu pula dengan narasumber yang hadir. Diantaranya dari jajaran Pemprov DKI, Polda Metro Jaya dan instansi terkait lainnya,” lanjutnya.

Sebelumnya mereka telah menggelar rapat tatap muka di gedung yang sama dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompida).

Sesuai Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular,  Asnil menyebut pelanggaran itu bisa diancam pidana 1 tahun penjara.

Dengan adanya peristiwa tersebut AJI menyatakan:

  1. Memprotes keras Pemprov DKI Jakarta yang masih mengadakan konferesndi pers secara tatap muka, tidak menggunakan metode daring.
  2. Menyerukan kepada jurnalis untuk tidak menghadiri segala bentuk konferensi pers tatap muka.
  3. Menghimbau perusahaan media agar tidak mengirimkan jurnalis ke tempat yang berpotensi terjadi kerumunan. Perusahaan media juga dihimbau memantau jurnalisnya yang ikut dalam konferensi pers tatap muka di Balai Kota dengan melakukan tes COVID-19 serta melakukan karantina mandiri selama 14 hari.
  4. Meminta perusahaan media untuk berpegang teguh pada prinsip “Tidak Ada Berita Seharga Nyawa”. Redaksi harus sigap jika ada sesuatu hal yang membahayakan keselamatan jurnalisnya.
  5. Menyerukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Ombudsman RI untuk menegur dan memprotes potensi pelanggaran yang dilakukan Pemprov DKI dalam Konferensi Pers tatap muka di Balai Kota. (sari)

Tinggalkan Balasan