Pemimpin Tertinggi Iran Minta Pemerintah India Stop Penyerangan Muslim oleh Ekstrimis Hindu

0
Pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei (Office of the Iranian Supreme Leader via AP)

Jakarta, 5NEWS.CO.ID, – Pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei mendesak pemerintah India untuk segera mengambil tindakan terhadap kelompok ekstrimis Hindu yang menyerang warga Muslim, sehingga memicu kerusuhan dan timbul korban jiwa.

“Hati umat muslim di seluruh dunia berduka akibat pembantaian umat Muslim di India. Pemerintah India harus melawan kelompok ekstrimis Hindu dan para pendukungnya dan menghentikan pembantaian terhadap umat muslim supaya India tidak dikucilkan dari dunia Islam,” cuit pemimpin tertinggi Iran melalui akun twitternya, Jumat (06/03/20).

https://platform.twitter.com/widgets.js

Di lain tempat, Menteri Luar Negeri Iran, Muhammad Javad Zarif, menyatakan mengecam aksi kekerasan terhadap umat Muslim di India.

“Iran mengecam gelombang-gelombang kekerasan yang terorganisir terhadap Muslim di India. Selama berabad-abad, Iran adalah sahabat India. Kami mendesak Pemerintah India untuk memastikan kesejahteraan seluruh warga India dan tidak membiarkan aksi preman. Langkah untuk maju adalah dengan cara dialog perdamaian dan penegakan hukum,” cuit Zarif.

https://platform.twitter.com/widgets.js

Bentrokan antara umat Muslim dan Hindu di New Delhi dipicu oleh aksi terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan. Kedua belah pihak saling serang menggunakan batu dan benda-benda lain, serta merusak sejumlah bangunan dan kendaraan

Insiden ini menjadi kerusuhan paling parah dalam beberapa dekade terakhir. Ribuan polisi anti huru-hara dan paramiliter berpatroli di sekeliling kota.

UU Kontroversial yang mengundang pro kontra itu mengizinkan India untuk memberi status kewarganegaraan terhadap imigran dari negara-negara sekitar. Beleid itu disahkan oleh pemerintahan Narendra Modi yang beraliran sayap kanan. Partai pengusung, Bhratiya Janata dituduh bersikap diskriminatif terhadap umat Muslim.

Karena UU tersebut hanya berlaku bagi imigran pemeluk agama Hindu, Kristen dan agama minoritas lainnya selain Islam. Para kritikus menilai UU ini dimanfaatkan oleh rezim Narendra Modi untuk mendorong India yang sekuler menjadi negara Hindu (mra)

Komentar