Bukan Lagi MUI, Mulai Hari Ini Sertifikat Halal Jadi Wewenang Kemenag

0
156
MUI Tidak Lagi Mengeluarkan Sertifikat Halal

5NEWS.CO.ID,- Mulai hari ini lembaga yang berwenang mengeluarkan ‘label halal’ bukan lagi Majelis Ulama Indonesia (MUI), namun sebuah lembaga di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Otoritas lembaga sertifikasi halal berpindah dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Undang-undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) diundangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 17 Oktober 2014 lalu dan dinyatakan berlaku efektif pada lima tahun semenjak UU tersebut diundangkan.

“Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan,” bunyi Pasal 67 ayat 1 UU JPH seperti dikutip detikcom, Rabu (17/10/2019).

Adapun jenis produk yang wajib bersertifikat halal sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) akan diatur secara bertahap. Hal itu disebutkan dalam ayat (2) pasal 67 UU PJH.

Selain menetapkan produk-produk yang wajib bersertifikat halal, BPJPH juga memiliki sejumlah kewenangan lain, yaitu:

a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;

b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;

c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;

d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;

e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;

f. melakukan akreditasi terhadap LPH;

g. melakukan registrasi Auditor Halal;

h. melakukan pengawasan terhadap JPH;

i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan

j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Sementara itu, LPPOM MUI dari 28 daerah di Indonesia melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta kembali otoritas mengeluarkan sertifikat halal. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) itu tidak ingin kewenangan sertifikasi halal diambil oleh pemerintah. Hingga kini, Sidang itu masih berlangsung di MK.

“Memerintahkan pencoretan pasal 5, Pasal 6, Pasal 47 ayat 2 dan ayat 3 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan memerintahkan pengumumannya dimuat dalam lembaga berita negara Republik Indonesia,” tuntut LPPOM MUI daerah.(hsn)

Tinggalkan Balasan