Jejak Kriminal Benny Wenda hingga Jadi Buronan Interpol

0
Benny Wenda

Jakarta, 5NEWS.CO.ID,- Keberadaan Benny Wenda masih dilindungi oleh otoritas Oxford Inggris. Bahkan beberapa hari yang lalu Wenda mendapatkan penghargaan ‘Honorary of Freedom’ dari Dewan Kota Oxford.

Sejak tahun 2003 silam Benny dan keluaganya mendapat suaka politik di negeri Ratu Elizabeth, setelah melarikan diri dari penjara Papua.

Baca Juga:

Lahir di Papua dan dibesarkan di lembah Baliem yang damai dan tenang, Benny Wenda termasuk keturunan dari Suku Lani. Mengenyam pendidikan SMA dan sempat mengaku sebagai lulusan ilmu sosial politik di salah satu Universitas Jayapura.

Sejak tahun 1977 Benny kecil mengaku kehidupan di desanya berubah sejak kehadiran militer. Bentuk – bentuk kekerasan dia saksikan dan mengharuskannya melarikan diri ke dalam hutan. Setelah neneknya meninggal, akhirnya Ia menyerah dalam pelarian tersebut.

Mengutip keterangan resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kamis (18/7/2019), Benny disebut sebagai ‘pegiat separatisme di Papua’ yang memiliki rekam jejak kriminal di Papua. “Indonesia mengecam keras pemberian penghargaan untuk orang seperti Benny” .

Awal reformasi 1998 merupakan momen emas bagi Benny. Setelah Soeharto lengser, kontrol militer dari pusat menjadi lemah. Bendera – bendera bintang kejora mulai berkibar di bumi Cendrawasih.

Benny mengatakan tahun 1999 sampai tahun 2000 sebagai ‘musim semi Papua’, karena pemerintah pusat mulai membuka kran dialog dengan tokoh – tokoh Papua. Presidium Dewan Papua (PDP) dibentuk. Kemudian Benny tampil sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka (DEMMAK) yang pro kemerdekaan Papua, menolak otonomi khusus dan menolak kompromi dengan Pemerintah Indonesia.

Seperti dilansir BBC, pihak Pemerintah Indonesia menjelaskan bahwa Benny terlibat penyerangan terhadap Markas Polsek Abepura pada 7 Desember 2000. Merusak fasilitas umum, membunuh 6 orang yang terdiri dari anggota kepolisian dan masyarakat sipil. Juga pencurian senjata dan amunisi dari Mapolsek Abepura.

Suma Riella dan Cahyo Pamungkas mengungkap penangkapan Benny yang disunting dari buku “Updating Papua Road Map’. Disebutkan hal ihwal tentang penangkapannya.

Benny ditangkap dan ditahan di Jayapura pada 6 Juni 2002. Dituduh menggerakkan massa untuk menyerang sebuah kantor polisi dan membakar dua toko di Abepura pada 7 Desember 2000. Dalam buku itu dikatakan, Benny disiksa dalam tahanan dan takut mengkonsumsi makanan penjara karena khawatir diracun. Juga mendapatkan rumor bahwa dirinya akan dibunuh ditahanan.

Benny membobol jeruji besi pada tanggal 27 Oktober 2002 dan berhasil kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Abepura. “Saya menjebol lubang ventilasi dan merangkak ke luar”, katanya kepada The Guardian.

Dilindungi, dilarikan dan diseberangkan oleh teman – temannya ke Papua Nugini. Dibantu oleh kelompok LSM Eropa, Benny berhasil kabur ke Inggris.

Dalam buku ‘Papua berdarah: disebutkan kesaksian seorang Fotografer di Papua Barat yang lebih dari 30 tahun’ karya Peter Bang, Benny lewat bantuan pengacara Australia Jennifer Robinson mendapat suaka dari Inggris tahun 2003.

Atas permintaan Kepolisian Daerah Papua, pada tahun 2011 Interpol menerbitkan Red Notice untuk penangkapan dan ekstradisi Benny Wenda. Ia adalah aktor utama dalam aksi kriminal dan penggunaan bahan peledak yang menewaskan 6 orang dan merusak fasilitas umum di Abepura. Red Notice dikeluarkan karena salah satu dari 190 negara anggota menginginkannya untuk diadili.

Sayang, pada 6 Agustus 2012 BBC melansir berita, bahwa Interpol lewat Komisi Pengendalian Berkas Interpol (CCF) telah menghapus nama Benny Wenda dari daftar buronan. “Alasannya adalah kasus politis”, kata Sekretariat Komisi Interpol.

Pada 7 Desember 2014, Benny cs mendirikan Serikat Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) di Vanuatu, negara kecil di Samudra Pasifik. Organisasi ini mendapat status pemantau (Observer) Melanesian Sparehead Group (MSG). Namun Indonesia sendiri juga menjadi anggota MSG.

Januari lalu, Wakil Jubir PBB untuk HAM (OHCHR) Ravina Shamdasani, menepis klaim Benny Wenda tentang pertemuannya dengan Komisioner Tinggi HAM Michelle Bachelet. “Tidak ada pertemuan khusus antara Benny dan Michelle”, kata Shamdasani.

Berbagai aksi propaganda di panggung internasional banyak sekali dilakukan Benny Wenda. Salah satunya yang difasilitasi oleh Vanuatu untuk disusupkan ke kantor Komisioner Tinggi HAM PBB sebagai delegasi Vanuatu untuk kunjungan kehormatan ke kantor KTHAM pada Jum’at 25 Januari 2019. Namun, semuanya telah tercium oleh Pemerintah Indonesia.

“Kami sudah melayangkan nota protes keras kepada Vanuatu. Dalam hubungan diplomatik, sekali lagi, rasa saling menghormati itu harus dijunjung tinggi. Salah satu prinsip yang harus dihormati semua negara adalah menghormati kedaulatan negara lain”, kata Menlu Retno Lestari Priansari Marsudi di gedung DPR Senayan Jakarta, Kamis (31/1/2019) lalu.

Dilain pihak eksistensi atau perjuangan Benny Wenda mendapat penolakan keras pada 7 Juli 2019. “Kami menolak klaim baru yang dibuat ULMWP mengenai merger Tentata West Papua (TWP)”, kata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). TPNPB sendiri tidak lain adalah Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), merupakan organisasi separatis yang beberapa bulan lalu membunuh banyak pekerja proyek jalan Trans Papua di Nduga.((h@n)

Komentar