Banjir Abadi Pantura, Sebab dan Dampaknya

0
Banjir Abadi di Pantura
Sekumpulan anak bermain air saat banjir merendam puluhan desa di Kabupaten Pati. Foto Dok. 5NEWS.CO.ID

Banjir yang saat ini tengah menerjang Pantai Utara (Pantura) disebabkan oleh menyempitnya saluran sungai dan alih fungsi lahan serta kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Banjir juga menjadi permasalahan wilayah Pantura sejak beberapa dekade terakhir. Seolah, banjir menjadi masalah abadi Jalur Pantura yang belum pernah selesai secara tuntas.

Jawa Barat

Pada tahun 2014 lalu, banjir merendam kawasan Pantura di Jawa Barat hingga membuat antrian kendaraan terjadi sepanjang kurang-lebih 20 kilometer. Parahnya, kondisi ini sempat berlangsung selama beberapa hari. Sungai yang sudah sempit tidak mampu lagi menampung air saat hujan deras sehingga air melimpas ke pemukiman penduduk dan merendam jalur Pantura.

Sekretaris Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kabupaten Indramayu kala itu, Dikdik Sutisna, mengungkapkan bahwa banjir yang merendam jalur Pantura diakibatkan oleh penyempitan daerah aliran sungai (DAS). Ia mengatakan bagian tengah Sungai Bugel di Kecamatan Patrol memiliki lebar 20 meter, namun sampai ke Pantura hanya 8 meter.

“Ini berarti terjadi penyempitan aliran sungai,” ujar dia.

“Banjir yang terjadi hingga merendam jalur Pantura, selain karena curah hujan, juga karena adanya penyempitan lahan sungai,” kata Dikdik.

“Sebenarnya yang jebol itu tanggul-tanggul kecil. Yang paling utama adalah terjadinya penyempitan lahan sungai,” ungkapnya.

Menurut Dikdik koordinasi yang terencana dan baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan ini. Aliran sungai antar provinsi, kata dia, kewenangannya ada di pusat.

“Jangan semua diserahkan saja ke daerah,” keluhnya.

Dikdik pun menyarankan difungsikannya kembali pengamat tanggul. “Jangan hanya pengamat politik,” katanya. Pengamat tanggul dibutuhkan untuk mengontrol tangul-tanggul yang ada.

Semarang

Penyebabnya kerusakan ekologis yang tak ditanggulangi selama bertahun-tahun menjadikan Kota Semarang banjir. Ibu kota Jawa Tengah itu dapat dikepung tiga jenis banjir sekaligus: banjir kiriman dari hulu, banjir lokal, dan banjir rob. Ketiganya menjadi masalah menahun akibat kerusakan sosio-ekologis.

Pada 5 hingga 7 Februari 2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah melaporkan ada 43 titik banjir di Kota Semarang. Banjir kiriman dan banjir lokal mendominasi. Kawasan yang jadi langganan banjir rob juga tak luput terendam bahkan hingga Senin 8 Februari siang.

“Masih belum surut kawasan Kaligawe, Genuk, Trimulyo wilayah timur,” kata Plh Kepala Pelaksana Harian BPBD Jateng Arif Wahyudhi, Senin (8/2/2021).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan penyebab banjir kali ini lebih diakibatkan faktor alam, yaitu “curah hujan termasuk ekstrem” yang siklusnya tiap 50 tahun sekali dan pasang air laut yang cukup tinggi. Sementara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi, Minggu (7/2/2021), menyebut sebab non-alam, yaitu dua masalah di hulu dan hilir. Ia mengakui bahwa itu buah dari “ketidakbecusan” dirinya.

“[Penyebab] hulunya penggundulan hutannya tinggi,” kata Ganjar. “Yang di bawah (hilir) kita menghadapi land subsidence (penurunan tanah).”

Untuk permasalahan di hulu, Ganjar bilang reboisasi terus dilakukan selama beberapa tahun terakhir, akan tetapi memerlukan waktu untuk menampakkan hasil. Sementara masalah di hilir, dia bilang cukup rumit diselesaikan lantaran tidak mudah mengontrol pembangunan di kawasan-kawasan tersebut.

Selain dua solusi itu, dia juga bilang telah membuat polder dan kolam retensi. Dia bilang kemarin dulu solusi ini efektif. “Tapi kali ini nampaknya angkat tangan saja, kita hari ini tidak sanggup.”

“Tidak usah menyalahkan curah hujan yang memang tinggi, hari ini memang tidak sanggup maka harus banjir,” tambahnya.

Lalu Ganjar mengemukakan soal Jalan Tol Semarang-Demak yang diproyeksikannya jadi solusi banjir. Ia mau agar jalan tol sekaligus menjadi bendungan yang akan dapat mengendalikan banjir di kawasan pesisir. “Jalan tolnya akan melingkar sehingga kami harapkan dapat mengendalikan banjir di robnya sehingga nanti memunculkan reservoir (waduk) di sana.”

Masalah Puluhan Tahun

Bosman Batubara, peneliti tata kelola air dan kota, kini mahasiswa doktoral dari IHE Delft Institute for Water Education dan Department of Human Geography, Planning and International Development, University of Amsterdam, mengatakan persoalan di hulu dan hilir Kota Semarang juga erat kaitanya dengan apa yang terjadi di daerah terdekat, khususnya Kabupaten Demak dan Kendal.

Di satu sisi ada kerusakan lahan di kawasan Semarang atas atau hilir, lalu di sisi lain ada ekstraksi berlebihan terhadap air tanah dan pembangunan yang masif menjorok ke arah laut. Ini semua membuat penurunan muka tanah yang diperkirakan mencapai 10 sentimeter setiap tahun.

Tanah yang turun membuat kawasan menjadi cekungan saat air hujan dari hulu tak terbendung. Selain itu, pembangunan yang menjorok ke laut mengakibatkan banjir rob, membuat sejumlah desa di Demak dan Kendal telah hilang menjadi lautan.

“Proses banjir ini berasal dari intensitas hujan tinggi yang bertemu dengan berbagai faktor ekologis yang prosesnya puluh tahun seperti tanah ambles, termasuk kerusakan lingkungan di bagian atas, dari mulai konversi lahan dari hutan menjadi pemukiman atau kampus dan macam-macam,” kata Bosman melalui sambungan telepon, Senin (8/2/2021).

Bosman dan beberapa akademisi lain baru-baru ini rampung melakukan penelitian terhadap persoalan banjir di Kota Semarang dan sekitarnya. Hasil penelitian kemudian dibukukan dengan judul Maleh Dadi Segoro (Berubah jadi Lautan).

Penggundulan hutan atau alih fungsi lahan di daerah hulu dan penurunan tanah di kawasan hilir yang diakui Ganjar sebagai biang banjir ini hanya dapat diperbaiki dalam jangka panjang.

Tak ada solusi instan termasuk membangun Tol Semarang-Demak yang disebut dapat menjadi tanggul, katanya. Malah menurut Bosman tol akan menimbulkan masalah baru. Pembangunan infrastruktur yang lagi-lagi menjorok ke laut akan semakin memperparah penurunan tanah. Sebab, kawasan Semarang bawah yang menjorok ke laut ini memiliki sedimen yang belum kuat karena strukturnya masih muda.

“Di mata saya itu justru akan potensial menjadi masalah baru karena justru beban infrastruktur dan volume kendaraan [di jalan tol] akan makin memperparah amblesan dan memperparah banjir di masa depan,” ujarnya.

Catatan: Artikel ini ditulis oleh Irwan Syambudi dengan judul asli “Judul asli Kerusakan Lingkungan Penyebab Banjir Semarang, Bukan Sekadar Hujan” dan telah tayang pada 9 Februari 2021 di Tirto dot id.

Banjir Bukan Takdir

Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) menegaskan banjir bukanlah takdir. Namun, ulah manusia yang menjadikan bencana alam itu terus melanda Kabupaten Pati dan Kudus setiap tahun. JMPPK menyebut banjir yang rutin terjadi di dua wilayah ini disebabkan terjadinya alih fungsi lahan yang tidak sesuai.

“Banjir ini bukan diakibatkan karena curah hujan tinggi, melainkan disebabkan terjadinya alih fungsi lahan dan peruntukan lahan yang tidak sesuai,” ungkap Ketua Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Gunretno dalam keterangan tertulis, Minggu (13/12/2020).

Keterangan pers berjudul “Banjir Bukan Takdir”tersebut, diawali dengan tembang (lirik lagu jawa) Pangkur:

Angambali angilikna (Kembali mengingatkan)

Nggenya lali marang Ibu Pertiwi (Kepadamu yang telah melupakan Ibu Pertiwi)

Drajat pangkat yekti milut (Derajat dan pangkat nyata telah)

Temah lali janjinya (Bisa membuatmu lupa akan janji)

Angayomi pra tani lan labetipun (Untuk melindungi petani)

Ingkang atur cekap boga (Yang selama ini mencukupi kebutuhan pangan)

Kakhanti tulusing ati (Dengan hati yang tulus)

“Banjir besar melanda wilayah Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus secara rutin setiap tahunnya. Banjir ini menyebabkan kerugian serius karena merendam ribuan hektar lahan pertanian,” kata Gunretno.

Ia memaparkan, sejumlah desa mengalami kerugian akibat banjir menghantam lahan pertanian. Di Kabupaten Pati, jelasnya, wilayah Kecamatan Sukolilo ; Desa Baleadi, Desa Wotan, Desa Baturejo, Desa Gadudero, dan Desa Kasiyan. Kecamatan Kayen ; Desa Srikaton, Desa Trimulyo, Desa Pasuruhan dan Desa Talun. Untuk Kecamatan Gabus,  banjir melanda Desa Banjarsari, Desa Babalan, Desa Tanjang, Desa Kosekan, Desa Pantirejo, Desa Tlogoayu, Desa Karaban dan Desa Wuwur. Sementara di Kecamatan Margorejo,  Desa Ngawen, Desa Jimbaran, dan Desa Jambean juga kebanjiran.

Di kabupaten Kudus, banjir juga merendam lahan pertanian di 12 desa,  yaitu Desa Gondoarum, Desa Sidomulyo, Desa Bulung Kulon, Desa Bulung Cangkring, Desa Sadang, Desa Jojo, Desa Kirik, Desa Jongso, Desa Payaman, Desa Karangrowo, desa Wates, dan Desa Undaan.

“Diperkirakan kerugian gagal panen musim tanam pertama mencapai 5.000 hektar dengan hasil produksi 40.000 ton gabah dan kerugian biaya produksi sebesar 45 miliyar,” ungkapnya.

JMPPK menganggap penanganan wilayah hulu dan hilir dalam pembangunan haruslah seimbang. Pegunungan Kendeng dan Gunung Muria sebagai wilayah hulu, kegiatan penambangan dan penggundulan hutan marak terjadi.  Akbibatnya, ketika curah hujan tinggi, aliran sungai pembuangan cepat mengalami sedimentasi.

Saat melakukan susur sungai pada Sabtu (12/12), tim survei lapangan JMPPK menemukan sampah plastik, enceng gondok dan larutan tanah dari pegunungan menjadikan daya tampung sungai tidak mencukupi. Akibatnya, air meluap menggenangi lahan pertanian yang sudah ditanami padi.

“Perlu diketahui bahwa dokumen KLHS Pegungan Kendeng menyatakan terdapat kerusakan lingkungan yang sangat krusial yang apabila tidak segera ditanggulangi akan membawa risiko bencana ekologis besar yang tidak terelakkan,” pungkasnya.(DBS/hsn)

Tinggalkan Balasan