Integrated Development Goals dan Revolusi Mental ala COVID-19

0
Integrated Development Goals dan Revolusi Mental ala COVID-19

Penulis : Dr. Ahmad Qosim S.K.M., M.T.

Revolusi mental yang digulirkan Presiden Joko Widodo di dua periode pemerintahan telah memberikan arah pembangunan sedikit lebih jelas. Namun kendala masih mewarnai proses tersebut, terutama pelaksana pemerintahan yang harus keluar dari zona nyaman.

Ditengah pandemi, kita patut bersukur diberi pemimpin yang mampu bekerja keras dan cepat dalam menggerakkan roda pemerintahan. Indeks kepuasan atas kinerja pemerintah memang belum menunjukkan nilai tertinggi seperti yang diharapkan mengingat kemajemukan dan besarnya jumlah penduduk indonesia. Selain keberagaman tanggapan masyarakat, suara sumbang pejabat negara yang belum terintegrasi masih sering mengusik pikiran.

Allah Swt melalui makhluknya yang berukuran sangat kecil bernama COVID 19 mengajarkan revolusi mental secara total. Adopsi teknologi dalam pelayanan publik, kecepatan administrasi negara dan yang utama dalah perencanaan strategis dengan tujuan yang sama saling menguatkan antar lembaga.

Melihat arah pembangunan, selama ini masih terjadi pemborosan luar biasa. Kepentingan kelompok dan arah politik mendominasi penggunaan uang negara demi alasan-alasan yang dibuat-buat agar dapat diterima publik. Namun tampaknya Corona datang membuyarkan skenario tersebut. Momentum ini harus dijaga dan sistem penganggaran pemerintah jangan menjadi kitab suci tahunan yang sudah tidak bisa dirubah.

Goals dari pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat, masyarakat akan sejahtera jika kesehatannya baik, kesehatannya baik jika hidup di lingkungan yang sehat. Maka, perencanaan pembangunan harus mampu meminimalisir dampak terhadap lingkungan dan kesehatan. Hal ini jika dilihat dari sudut pandang kesehatan.

Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, ekonomi riil yang ada dan mayoritas itulah yang memerlukan prioritas utama. Pertumbuhan ekonomi mikro akan menumbuhkembangkan perekonomian secara umum. Setelah itu, baru industri besar sebagai prioritas berikutnya untuk menjaga devisa dan stabilitas.

Kesehatan dan ekonomi merupakan komponen utama dalam kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan sistem penganggaran berbasis kerakyatan dengan dinamisasi problem dan tujuan yang sama dari semua unsur pemerintahan. Sektor yang tidak terjangkau oleh kemampuan anggaran seharusnya menjadi titik prioritas pembangunan. Saat ini antar departemen masih belum terintegrasi baik perencanaan, pelaksanaan yang mencakup pembiayaan dan juga lokasi kegiatan.

Pembelajaran dari COVID-19 dalam perencanaan pembangunan adalah menempatkan ketahanan pangan, sistem kesehatan, dan penggerak ekonomi. Ketahanan pangan jika dirancang dengan sistem yang dibangun oleh Nabi Yusuf bisa menekan terjadinya salah sasaran ataupun pemborosan bantuan sosial.

Sistem kesehatan dapat dibangun mulai pencegahan hingga pengobatan saling bersinergi agar tercukupi semua kebutuhan yang menyangkut sarana prasarana dan juga sumber daya manusia. Pergerakan ekonomi merupakan trobosan kreatif yang harus dilakukan pemerintahan seperti sistem perijinan dan pembinaan serta jaringan pasar untuk ekonomi mikro.

Stimulus yang diberikan kepada masyarakat juga bukan ‘bargaining’ yang bersifat politis, akan tetapi memang pemerintah memandang warganya memerlukan anggaran untuk mempertahankan kehidupan. Pemerintah juga tidak akan mengucurkan dana stimulus ekonomi untuk konglomerasi seperti kasus BLBI yang pernah terjadi.  Jaring pengaman sosial merupakan langkah ketidak kreatifan pemerintah dalam perencanaan yang memiliki daya ungkit optimal pada pertumbuhan ekonomi secara umum.

Pembangunan  SDM akan memegang peran dalam menciptakan integrasi pembangunan di ketiga sektor utama pembangunan. Kuantitas dalam tatanan pemerintahan sudah saatnya dikurangi, namun kualitas dan teknologi perlu mendapatkan prioritas utama. Hal ini tercermin dalam WFH yang diterapkan mengindikasikan perjalanan dari pemerintahan.

Revolusi mental ala COVID-19 mengajarkan bahwa semua perencanaan harus memiliki tujuan yang jelas, efisiensi anggaran pemerintahan, efisiensi tenaga atau SDM pemerintahan. Rencanakan yang perlu saja bukan pada kuota pembiayaan, efisiensi SDA, kebersamaan dalam keberagaman bernegara.

Semoga COVID 19 segera berlalu dan kita bisa taubat nasional bahwa selama ini yang kita kerjakan masih jauh dari kehidupan yang bermartabat dan berketuhanan. 

Catatan:

Penulis adalah Ketua Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) Kabupaten Pati.

Tinggalkan Balasan