Hukum Pers dan Perlindungan Jurnalis

0
Gambar Ilustrasi

Penulis : Umar Husain

Momen kebebasan pers nasional ditandai dengan disahkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 yang memuat pokok-pokok hukum pers.

UU ini mengatur tentang kemerdekaan pers, asas, fungsi dan peran media serta menetapkan pembentukan Dewan Pers.

Sebelumnya, pers di Indonesia mengalami masa suram di era Orde Baru. Kala itu, rezim Soeharto campur tangan dan mengontrol ketat pemberitaan dengan menggunakan UU nomor 11 Tahun 1966 yang diperbarui dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers. Produk hukum terakhir rezim Orde Baru untuk mengontrol pers adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pers Nasional dan Ketentuannya.

Pada tahun 1983, ‘tangan kanan’ Suharto bernama Harmoko diangkat sebagai Menteri Penerangan dan secara ketat membatasi ruang gerak media. Sosok antagonis ini sempat membredel Detik, Editor dan Tempo pada bulan Juni 1994 terkait pemberitaan kritis terhadap penguasa.

Perlakuan represif rezim Orde Baru akhirnya memicu gerakan perlawanan. Dua bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1994, sekitar 100 orang jurnalis berkumpul dan mendeklarasikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Sirnagalih, Bogor.

Perjuangan panjang untuk mewujudkan kemerdekaan pers nasional akhirnya membuahkan hasil. Disahkannya UU No. 40 Tahun 1999 menandai dimulainya kehidupan pers yang bebas, sehat dan bermartabat.

Dampak positif paling menonjol dari UU ini adalah kemerdekaan pers dan perlindungan hukum bagi jurnalis. Artinya, tidak ada lagi sensor pemberitaan atau pembredelan media. Profesi dan tugas jurnalis juga dilindungi oleh hukum dengan mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh Dewan Pers.

UU No. 40/1999 bahkan mengancam setiap orang yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan kegiatan jurnalistik dan menganggapnya sebagai tindakan melawan hukum. Pasal 18 UU No. 40/1999 menyatakan,”Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah),”.

Dengan demikian, seharusnya hak mencari, memperoleh, menyebarluaskan gagasan dan informasi juga dijamin oleh hukum. Lalu, kenapa masih ada kasus tindak kekerasan terhadap jurnalis? Apalagi pelakunya aparat penegak hukum? Atau kasus jurnalis yang dipidanakan dengan pasal pencemaran nama baik?

Di sisi lain, kebebasan pers juga membawa dampak negatif. Bebas berekspresi sebagai hak asasi warga negara merangsang tumbuhnya media-media baru. Perusahaan pers menjamur di tanah air. Sayangnya, tidak setiap media menerapkan dan mematuhi kode etik.

Kebebasan pers dimaknai secara keliru demi kepentingan, independensi pun diabaikan. Penyalahgunaan hukum pers mulai terjadi. Jaminan hukum dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab untuk mengejar keuntungan dengan cara tidak halal. Citra media dan profesi jurnalis pun ikut ternoda.

Momen pemilu 2019 lalu contohnya. Sejumlah media gencar membuat pemberitaan sepihak dan menggiring opini agar condong pada salah satu kandidat. Akibatnya, perang informasi terjadi. Bak pakar politik, warga awam ikut berkomentar ini dan itu demi mendukung calon pilihannya. Situasi ini sempat memanas hingga menimbulkan ketegangan. Ini merupakan salah satu dampak negatif dari kemerdekaan pers.

Artikel ini ditulis saat penulis mengikuti Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) yang diselenggarakan AJI Indonesia pada tanggal 22-23 Februari 2020 di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Tinggalkan Balasan