Lemahnya Jurus Anis Menjawab Tudingan Sejumlah Pihak Terkait Anggaran Tak Masuk Akal

0

Oleh Ahmad Alif

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalahkan sistem penyusunan penganggaran e-budgeting yang diterapkan oleh gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Jokowi dan diteruskan Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok.

“Ini ada problem sistem, yaitu sistem digital (e-budgeting) tapi tidak smart,” kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019.

Menurut Anis sistem itu tidak menggunakan kecerdasan buatan untuk mencegah anggaran janggal lolos. Padahal, jika menggunakan smart system bisa  mengecek dan verifikasi data yang masuk.

Sistem e-budgeting pada masa Ahok mampu menemukan penganggaran siluman Uninterruptible Power Supply (UPS) yang nilainya mencapai miliaran rupiah.  Namun menurut Anies sistem tersebut tidak sepenuhnya efektif mencegah anggaran janggal lolos.

“Ini (e-budgeting) sistem digital, tetapi masih mengandalkan manual,” ujarnya.

Ahok sendiri membantah apa yang disampaikan Anis. Menurutnya justru sistem yang dia gunakan di masa pemerintahannya merupakan pengaman bagi banyak anggaran dana yang tidak jelas.

“Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark-up apalagi maling. Untuk mencegah korupsi hanya ada satu kata transparansi sistem yang ada,” ucap Ahok di akun twitter nya @basuki_btp, Kamis (31/10/2019).

Sementara itu, Direktur Lembaga untuk Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Yenny Sucipto menilai alasan salah ketik terkait anggaran pembelian lem aibon pada RAPBD DKI Jakarta 2020 hanya sebuah alibi.

Hal itu disampaikannya menanggapi polemik ditemukannya anggaran pembelian lem aibon sebesar lebih dari Rp 82 miliar dalam RAPBD DKI Jakarta 2020.

Yenny mengatakan, tidak mungkin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan salah ketik dalam penyusunan anggaran.

“Karena itu kan ada proses review-nya di internal OPD itu sendiri kemudian masuk pada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Kalau kesalahan juga kan cukup satu, tapi itu ada banyak,” kata Yenny seperti diberitakan Kompas, Kamis (31/10/2019).

Kritikan Yenny itu disampaikan menanggapi pernyataan Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati yang mengatakan kemungkinan ada kesalahan ketik terkait anggaran yang jumlahnya menimbulkan tanda tanya publik itu.

Dengan temuan ini, lanjut Yenny, ia mengingatkan Kementerian Dalam Negeri untuk mengefektifkan peran inspektorat dalam melakukan pengawasan pada masa transisi.

Yenny menganggap DKI Jakarta yang saat ini dipimpin Anis mengalami kemunduran terkait sistem transparansi.
Karena di pemerintah periode sebelumnya  memungkinkan adanya transparansi secara vertikal dan horisontal.

“Secara vertikal adalah teman-teman eksekutif, dalam hal ini gubernur sebagai pengawal penyusun anggaran, horisontal adalah masyarakat bisa mengontrol itu,” ujar Yenny.

Yenny mengatakan, e-budgeting saat ini tidak dipakai lagi di Jakarta karena dianggap tidak smart.

“Kalau dianggap tidak smart, bentuk sistemnya seperti apa dalam membangun transparansi dan akuntabilitas di dalam pengelolaan keuangan daerah,” kata Yenny.

Walhasil, kasus melambungnya anggaran APBD Jakarta menimbulkan kegaduhan masyarakat. Mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai elit partai menyapaikan keberatan dan kritiknya.

Jubur KPK Febri Diansyah mengatakan, seharusnya DPRD menjadi mitra kritis bagi pemerintah daerah dalam menyusun APBD.

“Dalam konteks proses yang sedang berjalan ini pengawasan dari DPRD menjadi sangat penting agar DPRD bisa menjadi, katakanlah, mitra yang krtitis menjalankan fungsi pengawasannya,” kata Febri,

KPK siap membantu untuk mencegah kemungkinan tindak pidana korupsi dalam hal penganggaran, katanya.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebelum ini juga menemukan berbagai anggaran fantastis dalam rapat KUA-PPAS.

Dalam temuannya, PSI  menemukan anggaran Rp 82 miliar untuk pengadaan lem aibon dan pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Tak hanya itu, PSI juga menemukan anggaran untuk beberapa unit server dan storage seniali Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

Dan Anis pun sibuk menangkis serangan sejumlah pihak terkait anggaran yang dirancang timnya. Pemerintahan Gubernur Anis dinilai terlalu berlebihan dalam jumlah penganggaran dan tidak transfaran. (mas)

Tinggalkan Balasan